Membangun Tata Kelola Air Berkeadilan di Yogyakarta: Perspektif Masyarakat Sipil

Catatan FPKTulisan ini merupakan catatan dari Forum Pemangku Kepentingan “Membangun Tata Kelola Air Berkeadilan di Yogyakarta”, diselenggarakan di Sleman, 2 Februari 2017. Forum ini diinisiasi dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat kolaborasi antara RESPECT Satellite Office UGM-Osaka University dengan berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki perhatian, kepedulian dan aktif melakukan aksi-aksi berorientasi pada transformasi tata kelola sumber daya air di Yogyakarta. Catatan ini disusun oleh Dr. Maharani Hapsari, MA (Koordinator RESPECT Satellite Office)—dengan merangkum perspektif yang luas dari para partisipan dan analisa oleh tim penyusun dari POHA-IIS UGM untuk didiskusikan kembali dalam forum-forum lanjutan bersama partisipan yang sudah terlibat maupun mereka yang ingin berkontribusi dalam memperkaya pemahaman bersama.

Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas
Problematika air di Yogyakarta secara teknis dipahami sebagai persoalan kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya air terkait dengan kesesuaian antara kebutuhan setiap individu dengan ketersediaan akses dan kontrol. Terdapat banyak persamaan persepsi di kalangan partisipan mengenai ketimpangan antara permintaan dan ketersediaan sumber daya air yang semakin meningkat. Beberapa variabel sosial yang sering disebut adalah demografi. terutama meningkatnya ekstraksi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan penduduk tetap dan penduduk temporal (khususnya wisatawan domestik maupun mancanegara). Variabel ekonomi terkait industrialisasi dan modernisasi sektor pariwisata di Yogyakarta muncul sebagai faktor yang dominan dalam diskusi.

Kualitas terkait dengan kondisi teknis air ketika dikonsumsi sehingga dampaknya tidak kontraproduktif terhadap kesehatan dan kelangsungan kehidupan individu maupun sistem sosial dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks ini, muncul sejumlah indikator yang menentukan kondisi kelayakan air dan dikelola untuk keperluan rumah tangga. Poin yang juga penting dicatat dari forum adalah ketika memahami bahwa kualitas air bukan hanya terkait pada aspek-aspek teknisnya saja. Ia juga memiliki keterkaitan yang erat dengan relasi sosial yang memengaruhinya. Kualitas air juga memiliki implikasi sosial ketika ia memunculkan persaingan akan sumber daya air dan beragam konflik sosial yang tidak teratasi sampai ke akar-akarnya.

Ada sejumlah aktivitas ekstraktif yang sangat berkontribusi pada menurunnya kuantitas maupun kualitas air layak konsumsi bagi masyarakat umum. Partisipan menyebut beragam aktivitas sosial yang dapat dikategorikan dalam empat tipe berdasarkan skala ekstraksinya dan sebaran geografis. Intensifikasi ekstraksi menunjuk pada kapasitas dari aktivitas yang dimaksud untuk menyerap debit sumber air di lokasi ekstraksi. Sebaran geografis menunjuk pada potensi replikasi ekstraksinya di lokasi-lokasi yang lain.

Akar-Akar Krisis Air
Problematika krisis air terjadi di Yogyakarta terjadi di dua ranah, yaitu ranah negara dan ranah masyarakat sipil. Dalam praktekya, kedua ranah ini tidak terpisah secara eksklusif dan perlu selalu melihat bagaimana relasi negara dengan masyarakat sipil membentuknya. Di level kebijakan publik, faktor utama yang disoroti adalah proses pembangunan yang timpang yang muncul dalam beberapa bentuk. Pertama, absennya regulasi yang kuat untuk mengatur pengelolaan air di level provinsi. Setelah dianulirnya Undang-Undang No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2015, terjadi kekosongan asas legal yang berdampak pada tidak adanya payung hukum bagi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan penyediaan layanan publik yang otoritatif. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan absennya perlindungan terhadap berbagai inisiatif komunitas dalam mengelola sumber daya air di level lokal, yang kemudian rawan diapropriasi oleh kepentingan-kepentingan komersial.

Kedua, kompetisi klaim antara beragam sektor regulasi (misalnya konflik antara PDAM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan PDAM mengenai pemanfaatan air bersih dari kawasan taman nasional untuk keperluan komersial). Hal ini merupakan persoalan khas yang dihadapi Indonesia dalam konteks kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan air terfragmentasi dan sangat terbirokratisasi. Otoritas kebijakan beragam instansi pemerintah baik dalam konteks koordinasi kebijakan vertikal maupun horizontal dalam mengelola sumber daya air belum terpetakan dengan baik sehingga yang terjadi adalah absennya regulasi yang substantif di tengah-tengah keragaman kebijakan yang ada.

Ketiga, kurangnya transparansi publik mengenai pembangunan proyek-proyek infrastruktur komersial, terutama ketika itu menyangkut dampaknya terhadap ketersediaan dan konsumsi air. Informasi selama ini mengalir satu arah dari pemerintah ke masyarakat, itupun dalam kuantitas yang terbatas. Selain itu, sirkulasi informasi antara berbagai komunitas masyarakat masih minim sehingga ada banyak problematika yang tidak teridentifikasi dengan jelas.

Di dalam ranah masyarakat sipil, problematika krisis air dikaitkan dengan beberapa hal. Pertama, lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola pasokan sumber daya air yang dalam banyak hal terkait dengan kemampuan untuk melakukan konservasi air secara bijaksana. Sebagian besar masyarakat terkesan tidak memahami betul kondisi-kondisi lingkungan yang dibutuhkan untuk menjamin pasokan air di sumbernya. Masyarakat sangat mengandalkan sumber air rumah tangga pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah dan swastanisasi penyediaan air konsumsi. Saat ini sudah ada beragam inisiatif yang dibangun di level masyarakat, misalnya dalam bentuk penyediaan air secara komunal. Akan tetapi, potensinya untuk berlaku dalam jangka panjang masih menghadapi persoalan. Hal ini terkait dengan aspek-aspek adaptasi teknologi yang tepat dalam konteks lokal yang sangat beragam. Selain itu absennya pelembagaan inisiatif masyarakat untuk diakui secara formal juga belum memungkinkan masyarakat dan komunitas mengakses sumber daya finansial yang dibutuhkan.

Kedua, ada banyak potensi teknis maupun sosial dalam masyarakat yang belum didayagunakan secara memadai untuk mengantisipasi potensi daya rusak air, terutama saat musim penghujan. Karakteristik infrastruktur pemukiman seperti penutupan permukaan tanah dengan semen dan saluran drainase yang tidak ramah lingkungan merupakan faktor-faktor teknis yang menyebabkan daya rusak air sulit dikendalikan. Di luar faktor teknis tersebut, aspek sosial juga dianggap perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Praktis belum ada intervensi sosial yang memadai untuk mendukung solusi-solusi teknis yang selama ini diupayakan oleh praktisi teknologi air sehingga dapat lebih relevan dengan karakteristik masyarakat di lingkup di mana solusi itu hendak diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari budaya sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Ketiga, semakin menguatnya ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang diprivatisasi, terutama untuk kebutuhan air minum. Meskipun ada banyak aspek-aspek komplementer dari mekanisme pasar yang bisa mengatasi problema kelangkaan ketersediaan air, akan tetapi hal ini dalam jangka panjang kurang produktif jika tidak disertai dengan upaya untuk melakukan swakelola air. Terutama karena mekanisme pasar sangat mengandalkan pada monetarisasi sumber daya. Saat ini, yang terjadi di masyarakat adalah dengan masih lemahnya inisiatif untuk memberdayakan potensi-potensi sumber air minum di level lokal di luar sumber-sumber konvensional yang sudah ada. Ketersediaan air oleh karenanya cenderung dilihat sebagai suatu hal yang terberi. Hal ini disokong pula dengan perubahan paradigma di level individu yang menghendaki penyediaan air sebagai barang publik secara efisien dan instan dan menyerahkan pada mekanisme pasar sebagai tolok ukur pemenuhan kebutuhan. Kondisi ini menciptakan disinsentif yang sangat kuat di kalangan masyarakat sendiri untuk melakukan aksi-aksi mencari sumber komplementer demi kepentingan menjaga dan memelihara keamanan pasokan di masa mendatang.

Keempat, masih absennya kontrol sosial yang sistematis dari masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya penguasaan dominan sumber air oleh entitas komersial di wilayah setempatnya. Dalam kondisi absennya transparansi kebijakan publik di level yang sangat lokal, hal ini berpotensi melemahkan posisi tawar masyarakat dalam mempertahankan hajat hidup terkait akses dan kontrol terhadap sumber daya air. Selain itu, ada risiko ketegangan sosial di kalangan masyarakat sendiri ketika manajemen informasi yang tidak terkelola dengan baik di level masyarakat berujung pada munculnya rasa tidak percaya. Pengelolaan ijin tambang misalnya, berlangsung tanpa regulasi yang memadai sehingga dampak lingkungan khususnya terhadap status konservasi sumber air tidak dapat dikelola dengan baik.

Hambatan membangun aksi kolektif
Ada setidaknya lima hambatan dalam membangun aksi kolektif yang bisa diidentifikasi dalam forum. Pertama, aktivisme yang selama ini dibangun oleh masyarakat sipil masih menghadapi problema keterbatasan data yang akuntabel dan akurat sebagai basis membangun klaim publik. Hal ini terutama berlaku untuk persoalan ketersediaan, kebutuhan dan distribusi sumber air yang akurat. Pemetaan di level akar rumput masih sulit dilakukan karena di level masyarakat sendiri kapasitas mobilisasi data masih sangat lemah. Kultur top-down dalam sirkulasi informasi pubik masih sangat dominan. Sementara itu, data-data publik masih sulit diakses oleh masyarakat umum karena jalurnya yang tidak inklusif bagi semua kalangan. Hal ini memunculkan pula kecenderungan elitisme dalam sistem informasi terkait pengelolaan air. Pada saat yang sama, inisiatif-inisiatif komunitas dan organisasi yang ada selama ini berlangsung secara sporadis, Meskipun ada banyak upaya di mana aktivisme-aktivisme yang sudah ada dapat diidentifikasi, kerja-kerjanyanya belum terkoordinasi baik satu sama lain. Sirkulasi informasi mengenai apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh beragam komunitas dan organisasi saat ini juga masih sangat terbatas.

Kedua, engagement antara masyarakat sipil dengan politik formal di mana isu-isu krusial tentang akses, kontrol dan distribusi sumber daya air diperdebatkan masih sangat terbatas. Suatu kecenderungan umum yang muncul dari proses di dalam forum adalah kurangnya kaitan antara klaim-klaim isu yang menjadi perhatian masyarakat dengan aspek-aspek kebijakan yang cukup spesifik. Isu-isu yang muncul masih cenderung dibicarakan secara eksklusif dalam forum masyarakat sipil dan belum ada upaya untuk membangun secara intensif jalur-jalur komunikasi ke proses pembuatan politik formal. Hal ini mengakibatkan persoalan-persoalan yang diidentifikasi seolah terlepas dari konteks kebijakannya. Hal ini merupakan salah satu isu penting terkait dengan pelembagaan solusi-solusi teknis dan sosial yang sekarang sedang diupayakan.

Ketiga, belum ada peta payung-payung hukum di level DIY dan kabupaten/kota yang bisa membantu masyarakat sipil untuk untuk membangun keterkaitan antara proses legal formal dengan beragam inisiatif yang berjalan di level masyarakat. Beberapa partisipan menyebut adanya Peraturan Gubernur terkait pengelolaan air bersih di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan regulasi di level Kabupaten seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Akan tetapi perlu ada telaah lebih lanjut mengenai strategi masyarakat sipil untuk mengklaim dan memastikan hak-hak publik dalam skema legal formal yang berlaku sekarang

Keempat, belum ada upaya yang sistematis untuk mengaitkan aspek-aspek teknis dari advokasi air yang sudah dilakukan dengan aspek-aspek sosial yang memengaruhinya. Dalam isu pengelolaan air berbasis komunitas yang dikelola PAM-MASKARTA misalnya, ada kebutuhan untuk memperkuat aspek-aspek manajerial sehingga pengelolaan sumber daya air di level lokal dapat dilakukan secara berkelanjutan, akuntabel dan transparan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini terkait dengan bagaimana inisiatif yang sudah ada bisa berlangsung secara mandiri dan swadaya dengan sebisa mungkin memanfaatkan sumber daya manusia, alam, finansial dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Penting juga untuk mengaitkan aspek sosial dengan aspek teknis (misalnya mendirikan koperasi, membangun sistem manajemen sumber daya air yang akuntabel dan transparan di level komunitas).

Kelima, saat ini pembingkaian isu air sangat dominan dikaitkan dengan isu lingkungan (konservasi), kesehatan dan bencana. Akan tetapi, untuk membangun koalisi masyarakat sipil yang lebih luas, perlu ada upaya untuk mengaitkan isu air dengan isu-isu pembangunan lain seperti gender, kemiskinan, HAM, perburuhan, dan lain sebagainya. Proses membangun koalisi dan aliansi yang lebih luas ini perlu segera didorong sejalan dengan upaya membangun kesadaran kolektif yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan memperluas alternatif tata kelola air yang lebih bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang spesifik di level lokal.

Lokus penguatan kapasitas masyarakat sipil
Upaya koalisi masyarakat sipil di Yogyakarta untuk membangun kapasitas kolektif selama ini dilakukan secara sporadis. Ada beberapa lokus yang dalam identifikasi oleh partisipan cukup strategis perannya ke depan, terutama dengan memperhatikan konteks sosial politik yang ada di Yogyakarta. Ada setidaknya 9 jalur aksi kolektif yang bisa diperkuat perannya dalam mendorong tata kelola air alternatif:

  1. PAM-MASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur No 204/KEP/2008. Saat ini sudah ada sekitar 800 kelompok masyarakat yang menjadi anggota dari PAM-MASKARTA;
  2. Masyarakat di sekitar embung;
  3. Masyarakat di hulu sungai;
  4. Masyarakat pengembang wisata sungai;
  5. Masyarakat yang bergerak di pemanenan dan pemanfaatan air hujan;
  6. Masyarakat pemerhati dan praktisi sistem drainase ramah lingkungan;
  7. Asosiasi kewargaan (misalnya ibu-ibu PKK, komunitas keagamaan, karang taruna, dasa wisma);
  8. Sekolah (adiwiyata); dan
  9. Jejaring akademisi

 

Usulan strategi

  1. Memperkuat strategi konservasi air berbasis komunitas (misalnya mengidentifikasi sumber-sumber air baru, melindungi mata air yang sudah ada dari kerusakan, menjaga kualitas air berbasis masyarakat peduli, RPAM – Rencana Pengamanan Air Minum, kampanye hemat air).
  2. Membangun data publik berbasis masyarakat yang bisa memetakan kuantitas dan kualitas ketersediaan air di level lokal (misalnya memetakan semua lokasi eksisting sumber air yang dikelola oleh masyarakat dan status kualitas airnya apakah layak dikonsumsi, memetakan lokasi-lokasi strategis yang potensial untuk membuat embung, melakukan pengecekan kualitas air secara kolektif dan teratur, biomonitoring).
  3. Mengembangkan beragam bentuk edukasi masyarakat (misalnya edukasi sejak dini mengenai pencemaran air, edukasi bahwa air hujan layak minum, iklan layanan masyarakat, sekolah sungai bagi pejabat RT/RW, dusun/desa, edukasi cara melakukan pengawasan publik mengenai penggunaan air oleh sektor komersial di wilayah pemukiman setempat.
  4. Pengarusutamaan dalam kebijakan penggunaan dana desa dan SKPD untuk mendapatkan akses sumber daya pembangunan di sektor tata kelola air berbasis komunitas.

image-appDownload CARED

Multi platform - Android, Blackberry, iOS.

Pengunjung

Hari ini3
Total76043

Visitor IP : 54.224.49.217 Sabtu, 23 September 2017 11:07
Powered by CoalaWeb